BATAM, PORTALBATAM1.COM – Seorang warga negara asing (WNA) asal Jepang diduga belum memiliki atau tidak dapat menunjukkan dokumen Izin Tinggal Terbatas (ITAS) saat berada di wilayah Batam, Kepulauan Riau. WNA tersebut bernama Junichi Sase (66 th), Nomor Paspor TZ1165197. Data tersebut diperoleh dari seorang Account Guarantor yang enggan diekspos identitasnya. Ia bertugas untuk mengurus hal ihwal Izin Tinggal Terbatas untuk Warga Negara Asing tersebut.
Andi Asye, S.Kom – Ketua Aliansi Wartawan Indonesia DPD Propinsi Kepri.
Menurutnya,(Account Guarantor-red) sejak dokumen yang bersangkutan kita terima dari orang kepercayaan WNA tersebut 25 Oktober yang lalu, hingga detik ini tidak ada info lanjutannya, seakan hilang ditelan bumi. Kuat dugaan tidak melanjutkan kepengurusan penerbitan Izin Tinggal Terbatas atau ITAS dari Imigrasi TP1 Batam.
Informasi tersebut mendapat perhatian serius dari Ketua Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) DPD Kepulauan Riau, Andi Asye, S.Kom dan meminta pihak Imigrasi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam segera menindaklanjuti dan melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Ketua AWI Kepri menegaskan pentingnya langkah cepat dan tegas aparat imigrasi dalam mengawasi keberadaan warga negara asing di wilayah Kepulauan Riau, khususnya Batam yang merupakan pintu masuk utama dari luar negeri.
“Kami meminta Imigrasi Batam untuk bertindak tegas apabila ditemukan WNA yang tidak memiliki izin tinggal sah. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu demi menjaga kedaulatan dan tertib administrasi di wilayah ini,” ujar Ketua AWI Kepri.
Senada, Komitmen menegakkan aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Jika benar ada WNA yang melanggar ketentuan izin tinggal, tentu akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” jelasnya.
Sebagai dasar hukum, Pasal 119 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 menyatakan bahwa warga negara asing yang masuk atau berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan atau izin tinggal yang sah dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta.
Ketua AWI Kepri juga menekankan bahwa pengawasan terhadap keberadaan WNA bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak imigrasi, tetapi juga membutuhkan sinergi dengan masyarakat dan media.
“Media berperan penting dalam mengawasi dan menyampaikan informasi kepada publik agar tidak terjadi pelanggaran keimigrasian yang merugikan negara. Semua pihak harus bersinergi dalam menjaga integritas wilayah hukum Indonesia,” tegasnya.
Dengan adanya perhatian dan kerja sama dari berbagai pihak, AWI Kepri berharap kasus ini dapat segera diklarifikasi oleh pihak imigrasi guna memberikan kepastian hukum serta menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) DPD Kepulauan Riau terus berkomitmen mendukung penegakan hukum dan keterbukaan informasi publik. Pengawasan terhadap keberadaan WNA di wilayah Kepri merupakan bagian penting dari menjaga keamanan nasional dan wibawa hukum Indonesia.
Hingga berita ini terbit, redaksi berupaya untuk mengkonfirmasi pihak WNA tersebut.—Red__
